BOGOR, JEJAKDIGITAL || Menghilang saat di Demo, Kepala Desa (Kades) Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Kusnadi. Mencerminkan citra buruk diera Transparansi, Keterbukaan Informasi Publik dan Digitalisasi.
Ke-tidakhadiran-nya Kusnadi di Kantor / Ruangan Kerjanya pada Hari Senin 11 Mei 2026, pukul 13. 15 diduga sebagai upaya untuk menghindari aksi massa, yang datang mempertanyakan realisasi
Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pamijahan tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa (Pemdes) Pamijahan.
Menurut peserta aksi demo dari Dewan Pimpinan Daerah – Lembaga Swadaya Masyarakat – Triga Nusantara Indonesia (DPD – LSM – Trinusa) Bogor Raya Nurdin, sudah semestinya Kades hadir.
“Mengingat Kades itu adalah penanggungjawab kolektif kolegial selaku pengguna anggaran yang telah dirumuskan bersama BPD dan Masyarakat di Desa Pamijahan melalui Masyarakat Desa atau Musdes.
Ketidakhadirannya didalam aksi kita ini sebagai penunjuk awal adanya ke – tidak – transparanan di pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, yang menjadi citra buruk dalam era keterbukaan informasi publik dan digitalisasi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) menyatakan bahwasannya surat pemberitahuan aksi Demo sudah dilayang kan kepada Pemdes Pamijahan.
“Padahal sebelumnya, aksi demo kami bersama Trinusa dan Mahasiswa ini dilaksanakan, sesuai aturan surat pemberitahuan aksinya itu telah kita layangkan, namun kenyataannya demo pada hari ini tanpa dihadiri Kades.
Sehingga ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, padahal kita datang dengan penuh damai tanpa anarkis, apakah benar terjadi yang menjadi pertanyaan Kita tentang Ketahanan Pangan dan Keterbukaan informasi Publik disini ???.
Padahal ini kan hari kerja Kita datangnya, surat rencana aksi juga telah kita layangkan, kenapa dan ada di mana Bapak Kades Pamijahan yang mulya kini berada ?,” tanRahman
Setelah aksi demo bersama LSM Trinusa dengan Mahasiswa ini Kami laksanakan, untuk selanjut nya Sukma berencana membawa persoalan Desa Pamijahan kepada Komisi – Informasi (K – I) Jawa Barat.
“Untuk sepuluh hari kerja kedepan sebagai tindak lanjut aksi demo kita langsung menyusun agenda pelaporan Desa Pamijahan ke Komisi Informasi Bandung karena disini Kita secara Profesionalitas
Berkerja selaku kontrol sosial yang berpihaknya kepada masyarakat sebagai penerima manfaat langsung, atas adanya penggunaan dana APBDes termasuk hak untuk mendapatkan informasi atas realisi penggunaan anggarannya,” ujar Sukma menegaskan.
Sementara terkait dengan adanya surat pemberi – tahuan aksi demo yang akan dilaksanakan oleh SUKMA telah diterima Sekretaris Desa (Sekdes) Pamijahan Opik Hidayat.
“Kita menerima surat pemberitahuan aksi demo itu pada hari Jum’at pukul 11. 15 siang dan untuk Kepala Desa Pamijahan hari ini tidak hadir karena sedang melakukan penanaman pohon,” katanya.
